UU Zakat yang Baru

Oleh: Dr Irfan Syauqi Beik Koordinator Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Jika tidak ada aral melintang, maka pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2011, rapat paripurna DPR akan mengagendakan pengesahan RUU Pengelolaan Zakat yang baru, yang merupakan hasil amandemen terhadap UU No 38/1999. Terlepas dari masih belum idealnya content UU yang dihasilkan, namun UU ini diharapkan dapat menghasilkan perbaikan sistem zakat nasional ke arah yang lebih baik.

Asal mula proses amandemen UU No 38/1999 ini didasarkan pada pemikiran untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang ada. Ada tiga isu utama yang mengemuka ketika usulan amandemen UU ini muncul ke publik. Yaitu, zakat se bagai kredit pajak, sanksi muzakki, dan penataan ke lembagaan. Namun demikian, dari dinamika yang ada, maka untuk dua isu yang pertama, tidak ada perubahan antara UU lama dengan RUU yang baru. Se hing ga, zakat tetap menjadi pengurang peng hasil an kena pajak ( tax expense) dan mu zakki yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dikenakan sanksi. Perubahan yang signi fi kan justru terjadi pada isu yang ketiga, ya itu penataan kelembagaan pengelola zakat.

Penataan kelembagaan
Pada penataan kelembagaan ini, ada sejumlah perubahan mendasar yang terjadi. Pertama, pada RUU yang baru ini, peran BAZNAS menjadi semakin diperkuat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Bab II Pasal 5 hingga Pasal 17 RUU Pengelolaan Zakat. Penguatan ini antara lain dicirikan oleh posisi BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, posisi BAZNAS sebagai operator dan koordinator organisasi penge lola zakat, dan hubungan struktural antara BAZNAS di tingkat pusat, provinsi hingga kota/kabupaten.

Kedua, dari sisi kepengurusan, berdasar kan RUU ini, BAZNAS beranggotakan 11 orang komisioner yang terdiri dari delapan unsur masyarakat dan tiga unsur pemerintah. Berbeda dengan sebelumnya, dimana kepengurusan BAZNAS terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Khusus untuk unsur masyarakat, para komisioner ini ha rus mendapatkan pertimbangan DPR. RUU ini juga memberikan kewenangan yang lebih luas bagi BAZNAS untuk mela kukan koordinasi antar lembaga pengelola zakat. Sehingga, BAZNAS memiliki ke we nangan untuk “memaksa” terjadinya sinergi BAZ dan LAZ, baik pada tataran penghimpunan, pendayagunaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dana ZIS.

Ketiga, penataan kelembagaan ini juga berimplikasi terhadap pengetatan pendirian LAZ oleh masyarakat. Tidak bisa seseorang atau sekelompok orang mendirikan lembaga amil zakat secara sembarangan. Tujuan dari pengetatan ini antara lain adalah untuk menertibkan lembaga-lembaga yang tidak jelas asal-usulnya, yang terkadang hanya muncul pada momen-momen tertentu, seperti pada bulan Ramadhan saja. Padahal dari sisi program maupun akuntabilitasnya, lembaga-lembaga ini sangat tidak jelas. Setiap penyalahgunaan dana zakat akan berdampak pada tindakan hukum, dengan ancaman denda maupun pidana penjara. Sanksi hukum pa da RUU ini lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi hukum pada UU No 38/1999.

Keempat, dari sisi pertanggungjawaban, BAZNAS wajib melaporkan seluruh kegiatannya secara terbuka dan transparan kepada Presiden melalui Menteri, DPR dan publik secara umum. Adapun LAZ, disamping mempertanggungjawabkan kepada publik, juga wajib melaporkan kegiatannya pada BAZNAS. Yang menarik, disamping audit keuangan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, BAZNAS dan LAZ juga wajib diaudit dari sisi syariah. Apakah program-programnya telah memenuhi ketentuan syariah atau justru melanggar syariah.

Titik krusial

Namun demikian, pada tataran implementasi, ada empat titik krusial yang perlu mendapat perhatian. Pertama, perlu dibuat perencanaan yang matang dalam menata hubungan struktural antara BAZNAS Pusat hingga kota/kabupaten, terutama dari sisi mekanisme kerja, kebutuhan SDM dan anggaran yang diperlukan. Masa transisi selama satu tahun ini menjadi sangat krusial sebagai media penyesuaian terhadap aturan baru. Jangan sampai transisi kelembagaan ini menimbulkan konflik antara pusat dengan daerah.

Kedua, perlu sosialisasi dan penyusunan mekanisme yang tepat dan efektif terkait pengaturan hubungan kelembagaan antara BAZNAS dan LAZ. Hal ini sangat sensitif dan berpotensi menciptakan konflik kelembagaan bila tidak ditangani dengan bijak. Semua pihak harus memahami bahwa UU baru ini bukan alat marjinalisasi LAZ, melainkan sebagai media penguatan siner gi kelembagaan. Persepsi bahwa BAZ merupakan kompetitor LAZ dan sebaliknya, harus bisa dikikis dan diminimalisir. Hubungan BAZNAS dan LAZ harus ditempatkan dalam kerangka ukhuwah dan penguatan peran zakat dalam perekonomian nasional. Bukan dalam perspektif kompetisi ala kapitalisme.

Ketiga, komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti UU yang baru ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama sangat penting. Jangan sampai keluarnya PP yang akan mengatur lebih lanjut delapan pasal UU yang baru, dan PMA yang akan mengatur lebih lanjut dua pasal UU yang baru, memakan waktu yang lama. Sedangkan yang keempat terkait sosialisasi UU Pengelolaan Zakat yang baru kepada publik secara masif. Wallahu a’lam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s