Mari Belajar Berdemokrasi (part1)

Sidang paripurna DPR jumat lalu menggelitik saya untuk menuliskan ini..

Saya kembali berpikir akan sebuah pertanyaan sederhana,, sedikit mengingat apa yang pernah dipelajari di sd-smp dahulu mungkin.. Tentu kita ingat bahwa negara lahir dari beberapa unsur, yaitu rakyat, wilayah, dan aturan/hukum. Untuk apakah terbentuknya suatu negara? Untuk mengelola sebuah wilayah bukan? Sebuah wilayah yang terdapat rakyat di dalamnya. Sebuah wilayah yang sejak kecil kita disugestikan bahwa wilayah Indonesia ini begitu kaya.. Mengelola, yang jika diartikan maka berarti memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tersebut dalam UUD 45 pasal 33. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk apakah sebuah pemerintahan dalam negara tersebut? Jawabannya tentu untuk mengelola negara. Lalu sudahkah pemerintah di negeri ini mengelola negara ini dengan baik? Sudahkah ketiga unsur tersebut; wilayah, rakyat, hukum terintegrasi dengan baik demi mencapai kesejahteraan rakyatnya?

Ah, meski nampak sederhana, sungguh amanah yang tidak mudah bukan?

Di Indonesia (kini), demokrasi merupakan sebuah alat untuk mengelola rakyat, wilayah, dan hukum dalam sebuah kesatuan bernama negara ini. Demokrasi ini direpresentasi dalam trias politika (eksekutif, legislatif, yudikatif) dalam bentuk presidensil yang multipartai. Sidang paripurna kemarin membuat saya semakin bingung antara batasan peran legislatif dan eksekutif yang sudah semakin absurd (menurut saya).  Ya, absurd oleh kepentingan partai..

Maka, tolong ajarkan saya! Apakah benar begitu, ketika sang pemerintah sebagai eksekutif mengambil (berencana mengambil) kebijakan A, lalu para koalisi di legislatifnya (dengan sistemik) berlomba untuk mendukung (setidaknya membantu) kebijakan tersebut meski tidak populer bagi rakyat.. benarkah?

Tolong ajarkan saya pula makna koalisi – oposisi. Apakah ketika oposisi maka setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus tidak setuju? Lalu, sebaliknya apakah koalisi berarti harus patuh – manut dengan kebijakan pemerintah meski merugikan rakyat? Begitukah?

Ah, lalu dimana makna perwakilan rakyatnya? Dimana peran menyampaikan aspirasi rakyatnya? Hingga sebuah kebijakan bisa menjadi sangat politis, hingga sebuah kebijakan pun bisa menjadi alat pencitraan..😦

-bersambung-

2 thoughts on “Mari Belajar Berdemokrasi (part1)

  1. Kak, sejak 1998 lalu, meski rakyat berhasil menurunkan Soeharto, tapi sayangnya kita tak menyiapkan pemimpin yang siap, maka alih-alih menjadi negara yg demokrasi dan sudah bereformasi, negara kita tak ubahnya ‘sama’ dengan masa lalu, hanya saja yg skrg beda ‘muka’nya. well, urus negara emg sulit, tapi saat memutuskan menjadi pemimpin jauh lebih sulit untuk menunaikannya.
    btw, aku lagi cari akhwat yg suka nulis di koran nih, punya kenalan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s